Lahan Eks Tambang Batu Bara 137 Hektare di Kukar Kini Milik Kopassus, Buat Apa?

Ceritanya

JAKARTA – Sebidang lahan eks tambang batu bara seluas 137,1 hektare di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, kini berpindah ke tangan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkannya kepada Kementerian Pertahanan c.q. Kopassus lewat penandatanganan berita acara serah terima (BAST) pada Jumat (6/11/2026).

Menurut VIVA, penandatanganan berlangsung di kantor Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM di Jakarta. Kabar ini kembali ramai setelah CNBC Indonesia mengangkatnya pada Selasa (10/11/2026), bersamaan dengan kata kunci batu bara yang sedang naik dalam pencarian.

Lahan itu terdiri atas 102 bidang dengan luas total 1.371.227 meter persegi. Nilai perolehannya tercatat Rp70,68 miliar, menurut CNBC Indonesia, VIVA, dan kumparan.

Dari konsesi PKP2B ke aset negara

Lahan tersebut berasal dari wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Multi Harapan Utama (MHU), anak usaha MMS Group Indonesia, menurut VIVA. Dalam skema PKP2B, lahan yang dibebaskan untuk kegiatan tambang tercatat sebagai barang milik negara (BMN) di bawah Kementerian ESDM.

Dasar pengalihannya adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/MK/KN/2026 tertanggal 26 Agustus 2026, tulis VIVA. Sebelum diserahkan, MHU bersama Kementerian ESDM menelusuri dan memverifikasi dokumen pembebasan lahan untuk memastikan kelengkapan administrasinya.

Setelah BAST diteken, tanggung jawab pemanfaatan lahan berpindah ke penerima sesuai tugas dan fungsinya, menurut kumparan.

Untuk apa lahan itu dipakai?

VIVA melaporkan lahan di Loa Kulu itu akan dipakai untuk mendukung fasilitas dan operasional Grup 4 Kopassus. Belum ada rincian bangunan atau fasilitas apa yang akan berdiri di sana.

Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM, Rakhmawati, menyebut pengalihan ini sebagai bentuk kerja sama antarlembaga untuk mendukung pertahanan dan keamanan. “Kami berharap alih status penggunaan BMN ini dapat memperkuat operasional TNI,” ujarnya, seperti dikutip CNBC Indonesia.

Ia juga mengaitkan ketahanan energi dengan keamanan nasional. Menurut Rakhmawati, seperti dikutip VIVA, “keberlanjutan dan ketahanan energi menjadi salah satu faktor utama dalam menunjang keamanan nasional.”

Konteks: batu bara sedang melemah

Kabar dari Kukar ini muncul saat harga batu bara bergerak turun. CNBC Indonesia mencatat harga batu bara acuan pasar ditutup US$137,75 per ton pada Senin (9/11/2026), turun 2,37 persen dan merosot 9,64 persen dalam enam hari beruntun, terendah sejak 24 Agustus 2026. Pelemahan harga minyak dan persaingan dari Kolombia ikut menekan.

Dari sisi pemerintah, Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode I November 2026 ditetapkan US$125,60 per ton, turun 0,95 persen dari periode sebelumnya, menurut Kaltim Post. Sebaliknya, HBA untuk batu bara kalori lebih rendah justru naik, misalnya HBA I (5.300 kkal/kg) menjadi US$97,85 per ton. HBA dipakai untuk menghitung royalti yang masuk ke kas negara.

Bagi Kaltim, yang ekonominya banyak bertumpu pada batu bara, pergerakan harga ini berpengaruh pada penerimaan negara dan daerah dari sektor tambang.

Apa artinya bagi warga Kukar

Selama ini lahan bekas tambang kerap dikaitkan dengan lubang galian dan kewajiban reklamasi. Pengalihan ke Kopassus menunjukkan bahwa sebagian lahan eks konsesi bisa berganti fungsi menjadi aset negara untuk keperluan lain, dalam hal ini pertahanan.

Bagi warga sekitar Jembayan dan Loa Kulu, kehadiran fasilitas militer berpotensi membawa aktivitas baru di kawasan itu. Namun dampak konkretnya, mulai dari akses jalan hingga perputaran ekonomi lokal, baru bisa dinilai setelah rencana pembangunan diumumkan.

Yang belum diketahui

Belum ada keterangan soal kondisi lahan saat ini, termasuk apakah sudah direklamasi atau masih menyisakan bekas galian. Kemhan maupun Kopassus juga belum menjelaskan jenis fasilitas, jadwal pembangunan, dan jumlah personel yang akan ditempatkan. Pejabat Kemhan atau Kopassus yang menandatangani BAST tidak disebutkan dalam pemberitaan, dan tanggapan pemerintah daerah Kukar belum terdengar.

Metode dan foto arsip

Metode: naskah disusun dari laporan kumparan (7 November 2026), VIVA (8 November 2026), dan CNBC Indonesia (10 November 2026) tentang penyerahan lahan, serta laporan CNBC Indonesia (10 November 2026) dan Kaltim Post (8 November 2026) tentang harga batu bara.

Foto utama adalah foto arsip tambang batu bara di Kutai Timur sebagai ilustrasi, bukan lahan di Loa Kulu; gambar di dalam isi juga arsip berlisensi bebas dari Wikimedia Commons.