Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Projo: Surat Diserahkan ke Prabowo di Halim

Ceritanya

JAKARTA – Surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Informasi itu dibenarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, yang juga mengonfirmasi bahwa Gibran mundur dari jabatannya hari ini.

“[Diserahkan di Halim] betul,” ujar Budi saat dikonfirmasi, seperti dilaporkan kumparan pukul 19.16 WIB.

CNN Indonesia memuat keterangan serupa dari seorang yang disebut orang dekat Gibran, tanpa menyebut nama. “Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” kata sumber tersebut kepada CNNIndonesia.com pada pukul 19.39 WIB.

Hingga sekitar pukul 20.30 WIB, belum ada pernyataan resmi dari Istana, Kementerian Sekretariat Negara, Gibran, maupun Prabowo mengenai surat itu. Suara.com pada 20.22 WIB juga menulis belum ada pengumuman atau rilis resmi Istana soal sikap final atau tindak lanjut surat.

Menunggu Prabowo mendarat

Suara.com pada 19.37 WIB melaporkan Gibran menunggu Prabowo yang baru mendarat dari kunjungan kerja di Aceh, di Lanud Halim Perdanakusuma. Laporan mengenai waktu penyerahan berbeda antarmedia: CNN Indonesia menyebut “tadi sore”, sementara Suara.com pada 20.07 WIB menulis rencana penyerahan “malam ini”. Lokasi Halim konsisten di semua laporan.

Istana: Presiden tidak menolak

Pengunduran diri ini menyusul pertemuan Gibran dan Prabowo pada Selasa (10/11/2026) pagi yang berlangsung sekitar 2,5 jam. Menurut Suara.com, pertemuan berlangsung di rumah dinas Kompleks Widya Chandra. Dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan niat mundur.

Sore harinya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pertemuan tersebut di Istana. Ia membantah kabar bahwa Presiden menolak niat Gibran. “Tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo, dikutip CNN Indonesia. Menurut detikcom, Prasetyo juga menyampaikan bahwa Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Langkah itu menyusul putusan MK yang tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia, serta putusan MA bahwa surat penyetaraan SMA untuk mendaftar Pilpres 2024 tidak sah. Di DPR, 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagai langkah awal pemakzulan; kelanjutan paripurnanya belum jelas.

Yang belum diketahui

Sejumlah hal belum terjawab: isi surat dan alasan resmi yang tertulis, jam pasti penyerahan, tanggapan resmi Prabowo dan Istana, serta kapan surat diproses di DPR dan MPR. Belum diketahui pula siapa dua calon pengganti yang akan diusulkan Presiden.

Nasib sidang lanjutan di PTUN Jakarta, rencana peninjauan kembali di MA, dan usulan HMP juga belum jelas. Suara.com mencatat penyerahan surat secara fisik belum otomatis membuat kursi wakil presiden kosong secara hukum tata negara sebelum diproses di DPR/MPR. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, menurut narasi Suara.com, mengatur MPR memilih wakil presiden dari dua calon usulan Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan.

Metode dan foto arsip

Berita ini disusun dari bahan tim, kumparan, CNN Indonesia, Suara.com, dan detikcom. Redaksi belum memperoleh keterangan langsung dari Istana.

Foto utama adalah potret resmi Gibran 2024 dari Wikimedia Commons. Foto di dalam isi juga foto arsip dan bukan dokumentasi peristiwa 11 November 2026.

Sumber: kumparan, CNN Indonesia, Suara.com, detikcom.