Dari Karawang hingga Natuna, The Dudas Minus One Jelaskan Kontrak KKP yang Disorot ICW

Ceritanya

JAKARTA – Kolam ikan nila di Karawang, ladang garam di Rote Ndao, dan pabrik es nelayan di Natuna menjadi latar konten The Dudas Minus One untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kini konten-konten itu ikut dibahas publik setelah ICW menyoroti nilai pengadaan jasa influencer sebesar Rp14,69 miliar.

Klarifikasi itu disampaikan Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten lewat video di akun Instagram @dudasminusone pada Selasa (10/11/2026) malam, menurut Liputan6.

Para personel menegaskan nilai kontrak itu tidak seluruhnya menjadi honor pribadi mereka. Bayaran yang mereka terima disebut setara dengan tarif profesional masing-masing, seperti saat menjadi pembawa acara atau tampil di panggung, alias sesuai rate card. Rincian angkanya mereka serahkan kepada RANS.

Cerita dari daerah

Untuk KKP, RANS bekerja sama dengan The Dudas-1 membuat konten edukasi berkonsep perjalanan dan touring: budi daya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan serta Salt Industry Centre di Rote Ndao, hingga fasilitas pendukung nelayan seperti cold storage dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna. Kerja sama dengan Kemenbud dipakai untuk mempromosikan museum-museum di Indonesia.

Menurut CNN Indonesia, mereka mencontohkan alasan menerima tawaran KKP: di Pulau Rote mereka mendapat informasi bahwa Indonesia masih mengimpor hampir 3 juta ton garam per tahun, sementara Rote menggalakkan swasembada garam dengan target 5 juta ton per tahun. Di Natuna, mereka menyoroti kapal pengawas KKP yang menghalau kapal ikan asing.

“Dan kami ngobrol langsung sama nelayan di sana dan mereka sangat terbantu sekali dan berterima kasih dengan KKP ini,” ujar Desta, dikutip CNN Indonesia.

Bukan untuk satu video

“Tadi dibilang ada dana untuk satu video sejumlah ini, aduh itu gak benar,” kata Ariel NOAH dalam video klarifikasi, seperti dikutip CNN Indonesia dan Liputan6.

Liputan6 mencatat, dari tiga paket KKP, salah satunya disebut bernilai sekitar Rp3,6 miliar dan dikaitkan dengan The Dudas Minus One. Ketiga personel membantah angka itu sebagai bayaran untuk satu video.

“Cuma kita bisa bilang bahwa sebenarnya, kerja sama itu ada banyak lo output-nya, detailnya ada banyak, ada budget transportasi dan segala macam,” ujar Ariel, dikutip Liputan6. Ia menambahkan, “Itu detailnya ada di RANS yang jelas.”

Rincian dari RANS

Pada hari yang sama, PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS) menerbitkan siaran pers. Isinya menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang pengadaan jasa influencer oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kini Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia dan RANS.

Menurut siaran pers itu, nilai kerja sama seluruhnya Rp14.696.955.002. Rinciannya, campaign Kemendikbud sebesar Rp3.900.000.002 dan tiga campaign KKP sebesar Rp10.796.955.000. RANS menyebut angka itu mengacu pada commercial rate card yang umumnya dipakai untuk klien RANS lainnya.

“Nilai tersebut bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial,” tulis RANS dalam siaran persnya. Menurut RANS, nilai itu mencakup produksi konten, biaya travel, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air, serta berbagai aktivitas promosi lainnya.

RANS menyebut keempat campaign menghasilkan lebih dari 150 output, mencakup produksi konten kreatif, kehadiran dalam kegiatan, dan berbagai benefit digital. Lebih dari 120 output berasal dari tiga campaign bersama KKP, dan lebih dari 25 output dari campaign promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan. Seluruh campaign disebut mencatat lebih dari 52,6 juta views secara kumulatif di kanal digital.

Sorotan ICW

ICW sebelumnya menyoroti delapan paket pekerjaan pada 2024 sampai 2026 dengan total Rp14,69 miliar. Menurut Bangkapos, jenis pekerjaannya meliputi kehadiran dalam kegiatan pemerintah, produksi materi publikasi, dan penyebaran konten di media sosial.

“Lalu mengapa masih harus ada pengadaan jasa influencer atau pemengaruh atau pengiring opini publik?” kata perwakilan ICW dalam video yang dikutip Bangkapos. ICW mempertanyakan anggaran itu karena kementerian sudah punya situs, akun media sosial, dan unit kehumasan yang dibiayai APBN.

Dari pihak KKP, Bangkapos menulis kementerian itu menyatakan komunikasi pemerintah dijalankan lewat berbagai saluran multiplatform, sehingga penyebaran informasi tidak hanya bergantung pada influencer.

Yang belum diumumkan

Sampai artikel ini disusun, besaran honor tiap personel, rincian rate card, dan dokumen spesifikasi teknis tiap paket belum diumumkan. Tanggapan resmi Kementerian Kebudayaan juga belum ditemukan dalam sumber yang dirujuk.

Rasa Nusa News akan memperbarui artikel ini bila KKP atau Kementerian Kebudayaan merilis rincian pekerjaan tiap paket.

Metode dan foto arsip

Metode: naskah disusun dari bahan tim (siaran pers RANS dan liputan IntipSeleb), lalu dicocokkan dengan laporan CNN Indonesia, Liputan6, REQnews, detikBali, dan Bangkapos. Sebagian media menulis angka berbeda untuk views dan jumlah konten; artikel ini memakai angka dalam dokumen siaran pers RANS. Beberapa media juga mengaitkan kutipan yang sama kepada personel yang berbeda, sehingga kutipan yang atribusinya tidak seragam ditulis sebagai parafrasa.

Foto utama adalah dokumentasi yang dikirim ke redaksi. Foto di dalam isi adalah foto arsip berlisensi bebas dari Wikimedia Commons, bukan dokumentasi klarifikasi atau pembuatan konten.

Sumber: IntipSeleb, CNN Indonesia, Liputan6, Bangkapos, dan siaran pers PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk.